pengawasan keuangan negara. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No 5 Tahun 2021. pengawasan keuangan negara

7. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63); 4. Pasal 6 (1). Kajian ini bertujuan mendapatkan gambaran jasa assurance BPKP sehingga memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi jajaran pimpinan BPKP dalam rangka penguatan peran auditor intern BPKP khususnya dalam menjalankan peran assurance BPKP sebagai aparat pengawasan pemerintah. Kita tak perlu musuh dari luar, tegasnya, justru musuh dari dalam diri kita sendiri yang biasanya paling bisa meruntuhkan bangsa. ac. PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA KELAS 2 APE Ikhrima A Nelly Dahlia T Sophia ; 2. menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko, APIP dapat membangun model pengawasan yang terintegrasi dalam penguatan kapasitas fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah. Proses pembangunan tidak akan berjalan lancar apabila. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan yang ada di sektor perbankan,. . Tujuan Penulisan Makalah Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agus Joko Pramono mengatakan, lembaga pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara mengambil peran penting dalam mengawal tata kelola dan akuntabilitas program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). 4. Pengelolaan keuangan nasional merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena berkaitan dengan kemampuan negara tersebut untuk mencapai tujuan dan cita. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK. pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Untuk itulah, Menkeu tak pernah berhenti. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan aparat pengawasan intern pemrintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 3. Tugas dan Fungsi. HUKUM PAJAK DAN KEUANGAN NEGARA “ PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA “. pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi,. BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga yang dbentuk untuk mengurus urusan pemerintahan dalam hal pengawasan keuangan negara atau keuangan daerah serta pembangunan nasional. Fungsi pengawasan DPR dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta APBN. Description: KEUANGAN NEGARA & PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN Pengertian Keuangan Negara semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala. Pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Rencana keuangan Negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab demi kemakmuran rakyat. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No 5 Tahun 2021. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran. Sahya Anggara, M. ANTARA/Dhimas B. 2. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) Kementerian Keuangan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Luwu, Rabu (3 September 2014) – Dalam rangka mendorong optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK) menyelenggarakan Sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Pengawasan Atas Keuangan Negara dan Keuangan Daerah” pada hari ini (3/9) di Ruang Pola Andi Kambo. 21 Maret 2022. Gowa, Sabtu (15 Februari 2014) – Dalam rangka membangun komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terutama membangun kesamaan pandangan mengenai keuangan negara dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya fungsi pengawasan pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyelenggarakan Sosialisasi “Fungsi Pengawasan. 8, Jakarta Pusat. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem. Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN. Instrumen pengawasan anggaran yang dimiliki negara ini cukup melimpah. b. Banyak sekali perubahan dalam anggaran yang harus dilakukan. Dokumen ini menjelaskan tujuan, ruang lingkup, prinsip, proses, dan tata cara penerapan manajemen risiko di BUMN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ; Fungsi Yudikatif Menjelaskan kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. 06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan danTahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Ba dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); MEMUTUSKAN: Men etapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan korupsi mampu menghancurkan negara. Selain itu pengawasn yang dilakukan oleh DPRD juga merupakan pengawasan ektern, karena DPRD merupakan lembaga diluar eksekutif yang diposisikan sebagai mitra kerja Kepala Daerah. • Tujuan pengawasan : 1) mengamati apa yg sungguh2 terjadi serta membandingkannya dgn apa yg seharusnva. Mencegah kerugian negara dengan pengawasan adaptif dan bernilai BPKP. (2) Untuk melaksanakan penghentian pembayaran. Para pembicara dalam diskusi tersebut, mengkhawatirkan terjadinya perebutan lahan dalam pengawasan keuangan negara antara lembaga-lembaga pemeriksa keuangan yang telah ada. Tugas, Fungsi dan Wewenang. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dibentuk unit kerja. “Mekanisme ini dilakukan terhadap dugaan tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta pelanggaran administrasi pemilu. Penetapan dan Pengawasan APBN Di Indonesia”, Jurnal De Lega Lata, Vol. Karena Hal ini ketua BPK juga diangkat menjadi ketua pengawas keuangan RIS. Jum'at, 18 Juni 2021 pukul 11:55:32 | 21809 kali. 774 views • 27 slides Keuangan negara merupakan sarana penting bagi penopang pembiayaan pencapaian tujuan negara. Dilakukan secara tertib; 2. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Berdasarkan Buku Agenda Prioritas Pengawasan, BPKP menyatakan proses bisnis akuntabilitas keuangan negara pada. Korupsi adalah musuh besar bangsa Indonesia. serta pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. 2. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 6 Sugeng Bahagijo, Mashudi Noorsalim, and Darmawan Triwibowo, “Peran Parlemen Dalam Sistem Penganggaran Di Berbagai Negara, Sebuah Tinjauan Komparasi”, in Agus Waidl, Yuna Farhan, dan Sakri, D. Usul Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan surat Nomor S-590/K/JF/2008 tanggal 12 Mei 2008; 2. Pengertian Keuangan Negara Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengawasan keuangan negara bila diliat dan dikaitkan dengan penjelasan diatas mengenai pengawasan secara umum dan fungsi pengawasan maka dapat ditasirkan sebagai sebuah kegiatan yang berkaitan dengan anggaran negara, yang dimana pengawasannya adalah sebagai kegiatan yang. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah juga telah melakukan pengawasan fungsional terhadap. Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA. TUGAS dan FUNGSI. 5. Pelaksanaan tugas pengawasan keuangan Negara, beberapa pandangan dikemukakan bahwa BPK tidak selayaknya melakukan kontrol atas semua bentuk keuangan Negara, termasuk didalamnya kekayaan Negara. 06/2016 ; Jumlah Unduhan. id, bahwa. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; UU No. Pemerintah tentang keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,. 6. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 362); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG MANAJEMEN PENUGASAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN. Hal itu menimbulkan reformasi di bidang keuangan negara yang ditandai dengan keluarnya 3 (tiga) paket Undang-Undang, yaitu Undang. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); 6. bahwa dengan peraturan. Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap suatu kegiatan, dengan tujuan agar. STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Selain itu perlu ditegaskan pula prinsip yang berlaku universal. pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. B. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 5. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Di beberapa negara lainnya, otoritas. pengawasan dan kinerja lingkup Deputi Bidang Akuntan Negara. 3. 12. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dosen Pembimbing : Dr. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: a. Pengawasan keuangan negara penting dilakukan sebagai upaya untuk memastikan APBN dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berperan menyelenggarakan sistem dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Pengawasan atas penugasan Presiden 4. Gedung BPKP NTB. Sistem Keuangan Stabilitas Sistem Keuangan Sistem keuangan merupakan sistem yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam perekonomian setiap negara. 1. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 14. Kesimpulan Ada 4 peranan BPK yang menonjol akhir-akhir ini : 1. Keuangan Negara Nawang Xalma Kaldera, Muthi Aulia, Hani Adila Faza email : [email protected]. Pengembangan Sistem 1. Tugas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebuah badan negara yang mandiri dan didirikan terkait dengan keuangan negara. DHendianto;Biro Hukum BPK-RI;11/3/2006 6. BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar Peraturan BPK dan BPKP. Dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. –. Sesuai dengan amanat Pasal 23C. Dalam menjalankanbilitas keuangan negara 2. Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;. pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, merupakan pengertian dari Pengelolaan Keuangan Negara menurut…. Cikal bakal BPKP dulu bernama DJPKN (Direktora Jendral Pengawasan Keuangan Negara) yang merupakan salah satu dirjen dibawah Menteri Keuangan. PENGAWASAN Pada era reformasi ini berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem pengawasan. c. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban. [1] Upaya pemerintah untuk Sesuai PERPRES 192/2014 yang secara jelas memberikan mandat kepada BPKP untuk menyelenggarakan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional (pasal 2) termasuk melakukan pengawasan intern antara lainkepada badan usaha dan badan usaha lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat. 2020. 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik. 1. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peta Proses. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. go. 3. lembaga Negara yang diawasi. Dalam ketentuan umum Undang – Undang tersebut, BPK dijelaskan sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab. 1124 - Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (APKN) Selama ini pengelolaan keuangan negara ditengarai masih belum optimal, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ekonomi di Indonesia bermacam-macam diantaranya adalah Keuangan. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemban gunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422); 6. 580 - Peran BPKP sebagai Pemberi Assurance. 1124 - Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (APKN) Selama ini pengelolaan keuangan negara ditengarai masih belum optimal, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. DJPKN melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan operasional atas BUMN (PP No3 Tahun 1983). Orasi Ilmiah ini saya sampaikan dalam rapat senat khusus terbuka STIE APRIN terhormat, Berjudul Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN. keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan. Fungsi: 1. Tugas dan Fungsi. Tugas Pokok dan Fungsi Deputi Bidang Investigasi. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53,. 2019, No. Pengawasan atas kegiatan kebendaharan umum negara 3. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). dan pengawasan Keuangan Daerah. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Laporan Barang Pengguna Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018 (Audited) CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CaLBMN) A. Untuk itu, di 2023 pelaksanaan pengawasan akan mengedepankan kecepatan, ketepatan waktu, dan mengutamakan pencegahan kebocoran keuangan negara. 06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. 4) Pengawasan Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagai turunan dari Peraturan PemerintahMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Subjek Pengawasan PNBP D. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan di bidang pengelolaan keuangan pertahanan; b. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan. pertumbuhan ekonomi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara yang menjalankan tugasnya bebas dan mandiri, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan. BARANG MILIK NEGARA- PENGAWASAN - PENGENDALIAN 2021 PERMENKEU RI NOMOR 207/PMK. Pramuka No. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Menguatnya pengaruh birokrasi negara dalam pengelolaan dan pengawasan sektor privat. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna Jiwasraya sudah bermasalah sejak 2006. Jenis Pemeriksaan BPK. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan DesaStrategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tugas utama BPK adalah melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana publik,. Di tingkat pusat terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang masing-masing memiliki perwakilannya di daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan. Berkaitan dengan upaya peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian keuangan daerah dalam meminimalisasi kerugian negara/daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, maka perlu : 1. Hukum Administrasi Negara: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 99 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 600 Kali Tayang: Kelengkapan Data: Unduh -Share. Bapak Ibu yang kami hormati, menjadi tujuan Deputi Akuntan Negara dalam. Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Negara, Pengawasan BUMN ABSTRACT. Jenis pemeriksaan BPK pada IHPS I Tahun 2009 ini meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). 162-183. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang. Kedudukan, Tugas dan Fungsi. uajy. Selanjutnya, Pasal 2 UU Keuangan Negara menyebutkan tentang ruang lingkup keuangan negara yang meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara; Pengertian Keuangan daerah. 1) Pelaksanan audit, preview, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanan dan pertanggung jawaban akuntabilitas penerimaan Negara / daera dan akuntabiitas pengeluaran keuangan Negara / daerah serta pembangunan nasional dan atau kegiatan lainnya yang menyeluruh atau. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06. BAB I. 3. Pengelolaan keuangan negara wajib mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait agar terhindar dari penyimpangan. Proses Bisnis Pengelolaan PNBP B. Pengawasan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Dasar Hukum a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Aturan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Masih buruknya pengelolaan keuangan negara itu dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Selasa lalu di Jakarta.